OKEKABAR.COM, MUNA – Ratusan tenaga honorer kesehatan (Nakes) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muna, Jumat (11/10/2024).
Para Nakes ini menuntut kejelasan dan keadilan terkait proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, setelah mendapati nama-nama mereka hilang saat pendaftaran, meskipun sebelumnya terdaftar dalam pendataan pra-finalisasi 2022.
Seperti yang dilansir sebelumnya, Kendarikita.com, Koordinator Lapangan aksi tersebut, La Ode Muhamad Suhas Darul, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan data tenaga honorer.
Ia bersama rekan-rekannya menekankan pentingnya penginputan data tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam pra-finalisasi 2022 ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami tidak banyak menuntut, hanya keadilan,” tegasnya.
Darul juga menyoroti banyaknya tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN dan mendesak pemerintah daerah, khususnya BKD, untuk memastikan bahwa semua nama yang berhak mendapatkan PPPK dimasukkan kembali.
“Penerimaan PPPK harus dilakukan dalam satu sesi untuk memastikan kesamaan hak semua tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun,” tambahnya.
Selain itu, Darul menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi gaji yang dialami oleh tenaga honorer, yang berkisar antara Rp 300-400 ribu, dan banyak di antara mereka yang tidak digaji sama sekali.
“Ketidakakuratan data ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kami,” jelasnya.
Pihaknya mencatat bahwa lebih dari 425 tenaga honorer tidak terdaftar, sementara hanya sedikit yang terdata.
Para Nakes ini berharap agar pejabat sementara yang menjabat mau mendengarkan aspirasi mereka dan memperjuangkan hak-haknya yang tercecer dalam pendataan.
“Kami ingin semua nama yang masuk di pra-finalisasi bisa dimasukkan,” tutupnya,
Ia berharap masa depan yang lebih baik bagi para tenaga honorer kesehatan.
Editor: Redaksi
