OKEKABAR.COM, KONAWE – Pada Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe dengan acara pokok “HUT Konawe ke-63, Ketua DPRD menjelaskan sejarah Konawe. Rabu, (1/3/2023).
Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Ardin Mengatakan Kabupaten Konawe sekarang yang pada awal terbentuknya bernama Kabupaten Kendari memiliki sejarah peradaban yang panjang.
“Dimana Pemerintah Kabupaten Konawe sekarang merupakan kontinuitas dari masa lalu wilayahnya meliputi bekas kerajaan Konawe. Masyarakat di wilayah ini telah menghuni daratan jazirah Sulawesi bagian Tenggara,” jelasnya
Terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini diawali dari penggabungan beberapa kerajaan kecil yaitu kerajaan Padangguni, Besulutu, Wawolesea Watumendonga dan Tambosupa.
Kemudian bergabung dan berintegrasi ke dalam konfederasi kerajaan Konawe dibawah kepemimpinan MOKOLE MORE WEKOILA pada tahun 1105 Masehi. Dimana raja ini membentuk jabatan OWATI dan pemerintahan Toonomotuo ini dibantu oleh dua orang Pohumba’no yaitu Pohumba (seperti wakil pimpinan) dan Tamalaki (panglima perang).
Pemerintah Konawe selanjutnya dilaksanakan raja-raja berikutnya yang terkenal seperti Oheo dan Onggabo, mereka memiliki sistem pemerintahan sendiri.
Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole La Rebi dengan gelar Sangia Inato tahun 1602 sampai 1668. Ia menerapkan sistem pemerintahan Barata atau empat sayap yaitu “Siwole Mbatohuno Konawe” dan “Opitu dula batuno Konawe” yaitu tujuh anggota dewan kerajaan Konawe.
“Pada zaman Pemerintahan Jepang, pemerintahan di Konawe atau daerah kendari ini hampir tidak ada perubahan, kecuali terjadi pergantian beberapa istilah wilayah kekuasaan dan jabatan,” ungkapnya
Katanya, jabatan ke dalam istilah bahasa jepang. Pada zaman tahun 1942 sampai 1945 bentuk pemerintahan tetap digunakan, hanya sebutannya yang berubah. Afdeeling Buton dan Laiwoi menjadi Ken dan kepala pemerintahan sebelumnya disebut Asisten Residen menjadi Ken Kanrikkan.
Pada Zaman Pasca Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959 di Daerah Kendari (Konawe) terdapat beberapa perlawanan dan perjuangan diantaranya AIB Supu Yusuf, A. Madjid. H. Djufri membentuk Sinar Pemuda Konawe dipimpin oleh Jamil Muksin, Kapita Konggoasa, keluarga Silondae Muh. Ali Silondae, Aburaera Silondae, Jacob Silondae, dan masih banyak lagi pejuang yang mempetahankan kemerdekaan Daerah Kendari.
Hingga saat ini pemerintahan Kabupaten Konawe (Kendari) telah mengalami beberapa pemekaran menjadi daerah Otonomi Baru (DOB) diantaranya yaitu:
Pertama, Kota administratif Kendari (Kotif Kendari) mekar tahun 1979 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1979. Pada tahun 1995 menjadi Kotamadya berdasarkan UU No. 6 tahun 1995
Kedua, Kababupaten Konawe Selatan berdasarkan UU RI Nomor 4 Tahun 2003, Lembaran negara RI tahun Nomor 34.
Ketiga, Kabupaten Konawe Utara berdasarkan UU RI nomor: 13 tahun 2007 Lembaran RI nomor 4689. Dan yang terakhir.
Keempat, Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan UU no. 13 tahun 2013.
Terbentuknya Perjalanan 63 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang bagi sejarah pembangunan setiap daerah. Dalam mengarungi perjalanan ini, sudah tentu pemerintah, pemangku amanah beserta segenap masyarakat Kabupaten Konawe banyak merasakan dan mengalami pahit getir dan manisnya perjuangan membangun negeri ini.
Editor: Redaksi
