
OKEKABAR.COM, KENDARI – Komisi III Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Kendari mengaku geram dengan aktivitas truk yang mengangkut ore nikel milik beberapa perusahaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan menggunakan akses jalan Kota Kendari.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik meminta kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari yang baru Asmawa Tosepu agar mencabut rekomendasi yang di keluarkan oleh eks Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir terhadap truk pengangkut ore nikel yang menggunakan jalan Kota.
“Kita minta Pj Wali Kota Asmawa Tosepu untuk mengevaluasi dan mencabut izin atau rekomendasi yang di keluarkan oleh Wali Kota lama terkait mobil truk milik beberapa perusahaan yang menggunakan jalan kota untuk mengangkut nikel,” Tegas Rajab Jinik Selasa, 11 Oktober 2022.
Politisi Partai Golkar ini juga menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tidak terbuka dengan kontribusi dari sejumlah perusahaan tersebut terhadap masyarakat Kota Kendari.
“Jangan sampai ini hanya demi kepentingan pribadi, namun kalau memang perusahaan tersebut memberikan kontribusi untuk pemasukan daerah Kota Kendari saya kira itu tidak ada masalah yang jelas itu harus di buka secara transparan,” Jelasnya.
Ia juga mempertimbangkan terkait kondisi sosial masyarakat yang terganggu dengan aktivitas truk tersebut karena hal tersebut milik korporasi (perusahaan) yang menggunakan jalan umum milik Pemkot Kendari.
“Kalau kita bicara soal penambangan nikel itu dia pasti memiliki jeti tersendiri dan kalau kita lihat dia menggunakan houling jalan kota ya dampaknya seperti apa terus kalau jalan kita rusak akibat aktivitas mereka terus apa kontribusi nya ke Kota,” Tanyanya.
Rajab Bilang, Seberapa kuat APBD Kota Kendari menanggung ketika jalan Kota yang digunakan oleh perusahaan tersebut rusak.
“Kita inginkan jangan ada tambang yang lewat di Kota Kendari karena Kota Kendari adalah ibukota provinsi dan aktivitas tersebut akan menjadi penilaian yang tidak wajar terhadap Kendari karena Kendari dalam RTRW nya tidak memiliki izin usaha pertambangan,” Tutup Pria Kelahiran Buton itu.
Editor: Redaksi