OKEKABAR.COM, BAUBAU – Buruh adalah salah satu elemen masyarakat, dimana buruh dikategorikan sebagai penerima upah atas hasil kerja bersama pemberi kerja yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak kerja. Di era perkembangan dunia industri saat ini bahwa pihak pemodal atau kaum borjuis sangat besar menggantungkan harapan terhadap para buruh.
Serikat Buruh Nasionalis Indonesia atau disingkat SBNI diorganisir secara terpusat di Ibu Kota Negara Indonesia, yang dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat yaitu Ketua Umum Wagimun, S.H.
Asas berdirinya SBNI ialah mengadopsi Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 1945 yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan.
Melihat polemik yang bergejolak diinternal para pekerja dan pemberi kerja dikota Baubau, LM.Tahlil Suri, S.T selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang SBNI Kota Baubau berkomitmen untuk mengawal pemenuhan hak-hak antara pekerja dan pemberi kerja sebagai wujud implementasi yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.
Dalam struktur kepengurusan Serikat Buruh Nasional Indonesia terdapat beberapa bidang, salah satunya Bidang Advokasi yang diketuai oleh La Ode Sunarto, S.H yang merupakan salah satu praktisi hukum yang berdomisili di Kota Baubau.
Saat diwawancarai awak media, La Ode Sunarto memaparkan berbagai macam permasalahan yang dialami oleh para buruh dikota baubau, terutama mengenai perselisihan hak antara pekerja dan pemberi kerja.
“Seharusnya kita sebagai masyarakat sosial zoon politicon harus jeli dengan apa yang dialami oleh para buruh yang ada di Kota Baubau, jangan sampai kita sebagai masyarakat yang merdeka ditindas oleh bangsa sendiri atau eksploitasi tenaga manusia,” ujarnya, Senin (29/8/2022).
Dengan tegas, La Ode Sunarto mengatakan bahwa kini DPC SBNI Kota Baubau lahir bukan hanya sekedar euforia, membentuk wadah organisasi lalu diterlantarkan begitu saja.
“Dengan adanya SBNI Kota Baubau para anggota akan bertindak tegas terhadap para pemberi kerja atau perusahaan yang nakal mengkebiri hak-hak buruh yang ada di Kota Baubau. Jika ada beberapa pemberi kerja melanggar hak dalam ketentuan perundang-undangan maka kami tidak segan akan melakukan upaya Hukum dalam mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Ia menyebut penyelesian dengan cara mediasi, bipartit, tripartit maupun rekonsiliasi adalah upaya hukum non litigasi menyelesaikan perselisihan antara buruh dan pemberi kerja.
“Jadi jika tidak membuahkan hasil, maka kami akan bertindak baik secara hukum pidana maupun perdata,” tutupnya.
Editor: Redaksi
