OKEKABAR.COM, KOLAKA TIMUR – Tim Satgas Covid-19 yang teridiri dari unsur Pemerintah, serta TNI/POLRI menangkap dua warga Kolaka Timur atau Koltim yang ketahuan menggunakan sertifikat vaksin palsu.
Aksi keduanya terbongkar saat Tim menggelar pemeriksaan sertifikat vaksin di Pasar Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kamis, (23/12/2021).
Diketahui dua warga Kecamatan Ladongi, Kabupaten Koltim tersebut pria dan wanita berinisial RI dan HA.
Pihak kepolisian yang berada di tempat kejadian, langsung menyerahkan barang bukti dan proses selanjutnya ke Polres Kolaka untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Lambandia, Gunawan mengatakan, disaat pemerintah bersama TNI/Polri gencar mengejar capaian target vaksinasi Covid-19 untuk seluruh masyarakat Koltim, masih ada juga oknum masyarakat yang tega memalsukan sertifikat vaksin Covid-19.
“Ini tindakan yang sangat merugikan,” singkatnya.
Dimana, Kata Gunawan, sertifikat vaksin kedua warga Ladongi ini diketahui palsu, berdasarkan hasil cek up di aplikasi Peduli lindungi, mereka belum pernah di vaksin.
“Bahayanya, jika seseorang menggunakan sertifikat vaksin Covid-19 palsu, maka dia bisa bebas melakukan mobilitas selayaknya orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19,” terangnya.
Oleh karena itu, penting dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku sangat yang sengaja memalsukan sertifikat vaksin.
Ia menyampaikan, masyarakat tidak perlu ragu dan takut untuk menerima vaksin tersebut, karena sudah teruji aman dan bermanfaat.
“Yang terpenting kan, selain ini anjuran pemerintah, juga untuk diri kita dalam menghadapi bahaya Covid-19 ini. Jadi jangan takut, yang belum vaksin silahkan sampaikan ke pemerintah setempat, kami akan lakukan vaksinasi, daripada buat kartu vaksin palsu yang ujung-ujungnya merugikan diri sendiri,” pintanya.
Sebagaimana diketahui, pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 ini, melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Serta melanggar pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebanyak 600 Juta Rupiah.
Penulis: Putra
Editor: Redaksi
