
OKEKABAR.COM, JAKARTA – Himpunan Pemuda Mahasiswa Buton Utara (HIPMA Butur Jabodetabek) turut berkomentar atas penangkapan aktivis mahasiswa asal Butur.
Ketua Umum HIPMA Butur Jabodetabek, Aldi Pradana menyayangkan atas penangkapan aktivis asal Butur, Baada Yung Hum Marasa.
Dalam Surat Laporan Polisi yang bernomor LP/B/XXI/2021/SPKT/Polda Sultra pada tanggal 31 Desember 2021 kemudian ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 kemarin.
Menurut Aldi Pradana, permasalahan jalan yang ada di Kabupaten Butur bukan hal yang baru.
“Ini adalah sebuah masalah yang sangat urgen untuk sebuah pemerintahan yang sudah 14 tahun sejak pemekaran dan sampai sekarang belum terealisasi, mengingat jalan adalah salah satu keluhan dari seluruh masyarakat Buton Utara,” ujarnya Aldi Pradana yang merupakan aktivis di Jakarta ini dalam keterangan persnya, Senin, (24/1/2022).
Aldi mengatakan, demonstrasi di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu pada 2 Desember 2021 tersebut merupakan keresahan masyarakat Kabupaten Butur atas pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Aldi Pradana mengatakan bahwa, seharusnya penyampaian aspirasi terkait kerusakan jalan yang ada di Buton Utara ditindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bukannya membungkam aspirasi mahasiswa, bahkan menangkapnya.
Selaku ketua HIPMA Butur Jabodetabek, Aldi Pradana menyayangkan penangkapan yang terjadi oleh saudara Baada Yung Hum Marasa.
“Gubernur Sultra terlalu baperan dan anti kritik, seharusnya gubernur sultra menanggapi apa yang di sampaikan oleh demonstran bukan mencari kesalahan demonstran dan menangkapnya,” ujarnya.
“Permasalahan Jalan yang ada di Buton Utara harus di tindak lanjuti oleh Pemerintah Sulawesi tenggara” Tegasnya
Kata dia, Hipma Butur Jabodetabek yang berkedudukan di Jakarta sekarang terus memantau perkembangan dan permasalahan yang ada di Buton Utara maupun Di Sulawesi Tenggara.
“Besar harapan kami agar permasalahan ini cepat terselesaikan,”
Ia berpesan, pemuda dan mahasiswa perlu mengkritisi pemerintah agar tak terjadi krisis demokrasi di daerah Sulawesi Tenggara.
Penulis: Ris
Editor: Redaksi