OKEKABAR.COM, KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe baru-baru ini telah membentuk Dewan Kemakmuran Rumah Ibadah (DKRI) yang diadopsi dari program pemerintah pusat yakni Dewan Kemakmuran Masjid.
Demi menjaga pluralisme di daerah, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa membentuk DKRI untuk makin menumbuhkan kerukunan antar umat beragama.
Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa mengatakan, inisiatif pembentukan DKRI yakni dalam rangka optimalisasi fungsi rumah-rumah ibadah yang ada di wilayah setempat.
Sehingga kedepannya, masjid, gereja, pura ataupun vihara tidak hanya menjadi pusat kegiatan rohani masing-masing agama, namun juga sekaligus pemberdayaan persatuan ummat.
“Sudah ada Surat Keputusan (SK)-nya, tertanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Pengurus DKRI Konawe,” pungkasnya.
Ia menunjuk Wakil Bupati, Gusli Topan Sabara menjadi Ketua DKRI Konawe.
Dimana, kata Kery, dalam struktur kepengurusan DKRI itu melibatkan lintas agama. Pihaknya berharap DKRI mengambil peran sentral dalam menjaga kerukunan umat beragama di Konawe.
Kery Saiful Konggoasa mengemukakan, DKRI memiliki perbedaan dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) ataupun Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Yang mana, semangat ikhtiar DMI serta DKM hanya khusus membina peribadatan umat Islam semata.
Sementara, DKRI merangkul semua agama yang diakui pemerintah. Setelah berembuk dengan berbagai pertimbangan bersama Wabup Konawe Gusli Topan Sabara, Kery lantas menginisiasi agar segera dibentuk DKRI di Konawe.
Niat awalnya, yakni Pemkab ingin berperan untuk mengayomi semua rumah ibadah yang ada di daerah berjuluk lumbung beras Sultra tersebut.
“Spirit DKRI sungguh merah putih, sangat mengadopsi nilai-nilai Pancasila karena dapat mengayomi semua lintas agama. Ini inovasi pertama di Indonesia. Saya yakin kalau Presiden RI tahu, ini akan dibuatkan semacam lembaga resmi dari pemerintah pusat,” ungkap Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PAN Sultra itu.
Sementara itu, dilain kesempatan Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara menjelaskan, selama ini pemkab lebih banyak memikirkan pengembangan umat muslim saja lewat program di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Setda Konawe.
Untuk itu, lewat DKRI yang telah terbentuk itu, pemkab pun akan mulai memikirkan serta membantu pengembangan kegiatan agama lainnya.
Seperti, rehab atau pembangunan gereja, pura dan vihara melalui mekanisme dana hibah yang diberikan pemkab kepada DKRI Konawe.
“Untuk meringankan pemerintah daerah, DKRI juga bakal menghimpun dana dari pihak ketiga maupun swasta,” imbuh Gusli, kemarin.
Selain itu, Instansi-instansi pemkab Konawe yang tertera dalam SK DKRI itu diminta agar berinfaq tiap bulan. Jadi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), akan minta lewat Sekretaris Kabupaten (Sekab).
Dirinya menyebut, ada beberapa pembagian bidang kerja dalam struktur DKRI Konawe. Masing-masing, bidang kerjasama lintas agama, bidang penggalangan dana sosial & kesejahteraan umat, serta bidang pembinaan pengelolaan rumah ibadah.
Ada pula bidang pembangunan fisik sarana prasarana (sarpras), juga bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengurus rumah ibadah.
“Dari lima bidang itu, ada perwakilan dari masing-masing agama dal struktur DKRI Konawe. Mulai dari pemeluk agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha,” sebutnya.
Lanjut politikus PAN Konawe itu, dari hasil komunikasi yang dilakukannya, beberapa perusahaan swasta di Konawe sepakat menginfaqkan Rp 10.000 dari setiap gaji karyawannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan DKRI.
Nanti tiap tiga bulan sekali, dana yang sudah dihimpun DKRI itu bakal disalurkan ke rekening masing-masing agama. Dana itulah yang kelak dipakai untuk membangun sarana prasarana (sarpras) pada rumah-rumah ibadah yang memerlukan perbaikan.
“Kita minta dibuatkan lima rekening. Ada rekening Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu serta rekening Buddha. Tiap tiga bulan, dana yang terkumpul lewat DKRI kita salurkan ke masing-masing rekening tersebut,” tutur GTS. (B-Adv)
Reporter: P1
Editor: Redaksi
